Pemerintah Kabupaten Malang memperluas kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan membuka penerimaan di sekolah umum. Puluhan sekolah negeri kini menyediakan kuota khusus agar siswa penyandang disabilitas dapat belajar bersama teman sebaya.

Data Dinas Pendidikan setempat menunjukkan, 42 sekolah dasar dan menengah pertama negeri sudah menerima siswa ABK pada tahun ajaran ini. Total, ada puluhan anak yang kini mengikuti kegiatan belajar di sekolah inklusif tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, mengatakan sebagian besar siswa yang diterima memiliki hambatan ringan sehingga tetap dapat mengikuti pelajaran di kelas reguler. Namun, penerimaan juga mencakup siswa dengan gangguan pendengaran dan bicara.

Setiap sekolah menetapkan kuota hingga 20 persen dari kapasitas penerimaan untuk jalur afirmasi bagi siswa disabilitas. Calon siswa perlu melampirkan dokumen resmi dari Dinas Sosial yang menyatakan kondisi disabilitas mereka.

Meski kebijakan ini berjalan, keterbatasan guru dengan keahlian mengajar ABK menjadi tantangan utama. Metode pengajaran masih menyesuaikan kemampuan guru yang sebagian besar belum mengikuti pelatihan khusus.

Sebagai langkah awal, Disdik berencana mengirim perwakilan guru dari setiap sekolah inklusif untuk mengikuti pelatihan pendidikan khusus. Pelatihan ini diharapkan memberi bekal praktis agar guru mampu menyesuaikan materi dan metode mengajar sesuai kebutuhan ABK.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah, terutama di kalangan penyandang disabilitas. Pemerintah ingin memastikan mereka mendapatkan hak belajar yang setara di lingkungan pendidikan formal.

Selain mengembangkan sekolah inklusif, Pemkab Malang juga menargetkan pembangunan empat Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di wilayah Turen, Tumpang, Kepanjen, dan Pagak. Langkah ini akan melengkapi 12 SLB yang sudah ada, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak disabilitas di daerah pelosok.

Sumber: berbagai sumber