Masyarakat dikhawatirkan mengenai beredarnya beras oplosan yang diduga telah mencampurkan beras berkualitas rendah ke dalam kemasan premium. Isu ini menyebar luas melalui media sosial dan mulai memengaruhi perilaku konsumen di berbagai pasar tradisional. Banyak pembeli yang kini lebih waspada dan cenderung meninggalkan merek-merek kemasan besar karena takut terkena dampak buruk dari beras yang tidak murni.

Para pedagang mengakui adanya penurunan penjualan beras kemasan sejak isu ini merebak. Sebagian besar konsumen beralih ke beras lokal yang dinilai lebih transparan asal-usulnya, seperti beras dari Kediri dan Malang. Meski pasokan masih aman, kekhawatiran terhadap kualitas produk menyebabkan konsumen lebih selektif dan berhati-hati dalam membeli.

Selain isu pemalsuan, harga beras premium di pasaran saat ini juga berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Harga rata-rata per kilogram mencapai Rp15.666 hingga Rp16.000, sementara HET hanya Rp14.900. Beberapa merek seperti Mentari, Sania, dan Fortune bahkan dijual hingga Rp78 ribu per kemasan 5 kilogram, menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat.

Akibat tingginya harga dan berkurangnya kepercayaan terhadap beras kemasan, masyarakat mulai melirik alternatif lain seperti beras dari program Bulog. Namun ketersediaan beras tersebut terbatas dan cepat habis, sehingga tak mampu sepenuhnya memenuhi permintaan. Kondisi ini makin memberatkan masyarakat, apalagi di tengah kebutuhan meningkat seperti menjelang tahun ajaran baru.

Dinas Kesehatan setempat mengingatkan bahwa konsumsi beras oplosan bisa membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Beras yang dicampur bahan berkualitas buruk atau tidak sesuai standar bisa mengandung zat-zat yang mengganggu sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, warga diimbau lebih teliti sebelum membeli.

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan langkah-langkah pengawasan. Mereka akan menelusuri jalur distribusi beras yang dicurigai bermasalah dan melakukan inspeksi langsung ke pasar-pasar untuk mengecek keaslian dan mutu produk yang dijual.

Di Kabupaten Malang, pihak berwenang juga telah memantau puluhan merek dan menemukan beberapa yang tidak sesuai dengan label kualitas yang tercantum. Sidak dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas, sambil memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu membedakan beras asli dan oplosan secara mandiri.

Ke depan, pedagang berharap pemerintah menetapkan harga maksimum yang wajar untuk menjaga stabilitas pasar dan daya beli masyarakat. Harga yang stabil akan memberikan kepastian bagi konsumen dan juga mendukung keberlangsungan usaha petani lokal serta distributor yang jujur. Langkah bersama dari pemerintah, pedagang, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi isu beras oplosan ini.

Berita disadur dari : Malang Raya